Kota Metro – (BIN) – Memasuki penghujung tahun anggaran 2025, tata kelola keuangan dan manajemen birokrasi Pemerintah Kota Metro di bawah kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso tengah dihantam keragu-raguan publik hingga mulai krisis kepemimpinan. Ketua Forum Komunitas Pemuda Pemudi (FKPP) Kota Metro, Hendra Apriyanes yang akrab disapa Anes, menuntut penjelasan konkret terkait arus kas daerah di tengah isu “gagal bayar” yang kian meresahkan sektor pembangunan.
Poin krusial yang diangkat Anes berpijak pada validitas data resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan portal pemantauan transfer pusat, dana DAU untuk Kota Metro tercatat telah disalurkan secara bertahap ke Kas Daerah. Hal ini menimbulkan paradoks besar di mata publik: jika dana pusat sudah terealisasi, mengapa komitmen pembayaran kepada pihak ketiga masih menemui jalan buntu?.
“Data Kemenkeu adalah instrumen valid yang tidak bisa dibantah. DAU sudah ditransfer. Sekarang publik bertanya, dikemanakan aliran dana tersebut? Pemerintah tidak boleh bungkam. Diamnya pemerintah hanya akan membuat isu ini menjadi bola liar di ruang publik,” tegas Anes kepada media, Senin (29/12/2025).
Kritik Atas Fenomena ‘Kadis Boneka’ dan Ketidaksinkronan Kompetensi.
Selain persoalan anggaran, Anes menyoroti anomali dalam penempatan pejabat strategis. Secara spesifik, ia menyinggung posisi Kepala Dinas PUPR yang telah diangkat sebelumnya, namun oleh banyak kalangan hanya dinilai berperan sebagai “boneka berjalan”. Kondisi ini diperparah dengan gelombang rotasi mutasi eselon II dan III terbaru yang dinilai publik tidak sinkron dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan.
Penempatan figur-figur yang latar belakang jabatannya dianggap tidak nyambung dengan posisi baru tersebut memicu penilaian bahwa kebijakan ini murni sebagai ajang “balas budi” politik pasca-kampanye. “Sebagian besar kalangan menilai mutasi ini tidak sinkron secara kompetensi. Menempatkan pejabat boneka yang tidak menguasai medan teknis hanya akan membuat mereka sewaktu-waktu terjungkal, dan rakyatlah yang menanggung dampak kegagalannya,” ujarnya.
Evaluasi Gaya Kepemimpinan: Adaptasi Birokrasi vs Ego Politis.
Lebih lanjut, Anes memberikan catatan serius terhadap gaya kepemimpinan Wali Kota. Menurutnya, penting bagi pemimpin daerah untuk beradaptasi secara profesional saat memasuki lingkup birokrasi.
“Pemerintah jangan mengukur ombak atau terlalu yakin dengan orang-orang di sekelilingnya sudah bisa jadi benteng yang tidak akan roboh. Situasi saat ini tidak bisa dikendalikan hanya dengan keyakinan internal. Gaya kepemimpinan yang mengedepankan unsur politis daripada pertimbangan teknis menunjukkan lemahnya adaptasi birokrasi,” tambah Anes.
Menuntut Sikap Resmi PemerintahSebagai penutup, Anes menekankan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat guna menjaga marwah dan legitimasi pemerintahan di akhir tahun ini.
“Kami menunggu sikap resmi. Jelaskan kepada publik kondisi kas daerah yang sebenarnya dan alasan di balik mutasi yang dianggap tidak sinkron secara kompetensi ini. Menunjukkan sikap transparan adalah bukti bahwa Wali Kota benar-benar memimpin birokrasi. Jangan biarkan isu gagal bayar ini menjadi bola liar yang merusak iklim investasi dan kepercayaan masyarakat Metro,” Anes menambahkan karena dibulan januari pemerintahan kota metro akan terjadi kejutan tersendiri, secara resmi dirilis pada pertengahan Desember 2025 lalu pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro melalui Kasi Intelijen memberikan isyarat keras terkait kelanjutan penyidikan kasus korupsi yang tengah ditangani. Berikut adalah cuplikan pernyataan yang dimuat: ”Soal itu biar jadi surprise saja di 2026. Soal bakal ada yang jadi tersangka, itu pasti ada,”.
Tinggal kita tunggu, pungkas Anes dengan lugas menutup pembicaraan.
(Dp)
