Humbang Hasundutan – (BIN) – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH membuka secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin, 9 Februari 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P, Forkopimda Ketua DPRD Parulian Simamora, Kajari Humbang Hasundutan Donald T. J. Situmorang, SH, MH, mewakili Dandim 0210/TU Pabung, Mayor Arm Guntur Sebayang, mewakili Kapolres Humbang Hasundutan, Kasat Intelkam IPTU J. Simanjuntak, mewakili PN Tarutung, Sekda Chiristison R. Marbun, Pimpinan dan anggota DPRD, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Cabang Sibolga, akademisi, pimpinan OPD, Camat, Kepala Puskesmas, unsur perbankan, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, serta insan pers serta pemangku kepentingan lainnya.
Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Cabang Sibolga, BPS Humbang Hasundutan, BPKPD, Bappelitbangda, serta akademisi dari Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada optimalisasi sumber daya secara arif dan lestari serta menjamin keberlanjutan pembangunan sebelumnya, termasuk penuntasan pembangunan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Tema pembangunan tahun 2027 adalah “Peningkatan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan yang Didukung SDM Berkualitas, serta Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan.”
Adapun prioritas pembangunan meliputi pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan produktivitas dan produk unggulan berbasis potensi lokal, penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan konektivitas, irigasi dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien. Target makro tahun 2027 di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,5–5,9 persen, PDRB per kapita Rp57,68 juta, angka kemiskinan di bawah 7 persen, tingkat pengangguran terbuka di bawah 0,72 persen, IPM 76,75–77,15, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengendalian pembangunan, sehingga RKPD Tahun 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Sebelumnya Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora dalam sambutannya menyampaikan agar pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan bisa terlaksana dengan baik serta memperhatikan pemerataan pembangunan disetiap kecamatan. Pemerintah harus fokus untuk daerah-daerah terpencil.
Disampaikan juga agar bantuan sosial diberikan dengan tepat sasaran. Oleh karena itu dibutuhkan pendataan yang akurat dan mulai dari tingkat desa sampai pada petutahiran data. Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPS untuk pendataan ini. Demikian juga dengan penerima manfaat BPJS agar benar-benar diperhatikan.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan presentasi dari narasumber yang sudah diundang pada kegiatan ini.
(BMT.Manalu)
