Musi Rawas Utara – (BIN) – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara menyepakati Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muratara dengan DPRD setempat tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2026.
Nota kesepakatan ditandatangani di Muratara pada 14 September 2026 oleh Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni selaku pihak pertama, bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara selaku pihak kedua, yakni Ketua DPRD Devi Arianto, Wakil Ketua I Ekien Versace, dan Wakil Ketua II Zainal Abidin.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun anggaran 2026.
Dalam agenda kesepakatan, DPRD bersama pemerintah daerah menyepakati sejumlah komponen utama Perubahan PPAS APBD 2026, meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program dan kegiatan, belanja daerah, serta rencana penggunaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026.
Seluruh rincian Perubahan PPAS APBD 2026 tersebut dituangkan dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepakatan.
Sebelum penandatanganan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan pembahasan melalui Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pembahasan dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2026, sekaligus menetapkan kesepakatan bersama antara DPRD dan kepala daerah mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2026.
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Devi Suhartoni menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah dan DPRD diminta memperhitungkan secara cermat, efektif, dan efisien seluruh asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan, di antaranya tata kelola pemerintahan, percepatan penurunan angka stunting, serta upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Angka kemiskinan di Muratara disebut telah mengalami penurunan dari 18,2 persen menjadi 15,25 persen. Pemerintah daerah bersama DPRD menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga mencapai 9 persen pada akhir 2029.
Selain pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Sejumlah putra-putri Muratara telah diterima di universitas unggulan, TNI dan Polri, serta berbagai sekolah kedinasan di bidang perhubungan dan pariwisata.
Pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai program pengembangan sumber daya manusia, termasuk peluang pendidikan bagi anak-anak Muratara ke luar negeri dan pendidikan tinggi bidang statistik.
Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah daerah terus menjalankan program subsidi dan pasar murah di setiap kecamatan. Program sosial dan keagamaan juga terus diberikan serta disinergikan dengan program pemerintah pusat.
Di sisi pembangunan infrastruktur, sejumlah pekerjaan masih menjadi tantangan ke depan. Di antaranya penyelesaian jalan koridor Nibung menuju pusat kabupaten, koridor Muara Rupit–Musi Rawas Hulu, pembangunan dan penyelesaian jembatan penghubung antarkecamatan, fasilitas gedung perkantoran, jaringan listrik baru.
(*)
