Kota Metro – (BIN) – Stagnasi pembangunan Kota Metro kembali disorot. Pengamat Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes (Anes), membeberkan analisis kritis yang menyingkap ketimpangan serius antara kualitas infrastruktur dasar dan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro.
Dalam kajiannya, Anes menyimpulkan bahwa persoalan Metro bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada salah urus prioritas fiskal yang terlalu gemuk di belanja birokrasi, namun minim dampak langsung bagi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi warga.
Infrastruktur Terabaikan di Tengah Belanja Pemerintahan yang Membengkak.
Anes mengungkapkan, dari total panjang jalan Kota Metro yang berkisar 560–600 kilometer, sekitar 20–25 persen masih berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat dan belum mendapatkan perbaikan permanen.
“Yang rusak bukan hanya jalan utama, tapi justru jalan sirip dan penghubung antar-kecamatan yang menjadi urat nadi distribusi ekonomi warga,” ujar Anes.
Kondisi tersebut diperparah oleh sistem drainase kota yang dinilai tidak berfungsi optimal. Sekitar 60 persen jaringan drainase masih parsial dan tidak terintegrasi, sehingga genangan air terus berulang di kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi setiap musim hujan.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi kegagalan pemeliharaan aset daerah yang berlangsung bertahun-tahun,” tegasnya.
APBD Tidak Seimbang: Birokrasi Gemuk, PAD Lemah.
Di sisi fiskal, Anes menyoroti komposisi APBD Kota Metro yang dinilai timpang. Hampir Rp400 miliar, atau sekitar 40–45 persen APBD, habis untuk belanja pegawai, mencakup gaji dan berbagai tunjangan aparatur.
Menurutnya, besarnya belanja pegawai seharusnya sebanding dengan peningkatan kinerja birokrasi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
“PAD Metro masih lemah dan kerap tidak mencapai target, terutama dari sektor strategis seperti retribusi pasar dan parkir. Artinya, rakyat membiayai birokrasi yang mahal, tetapi birokrasi itu gagal menjadi mesin pendapatan daerah,” kata Anes.
Ia menilai kondisi ini mencerminkan obesitas birokrasi—gemuk dalam anggaran, namun miskin kinerja dan inovasi.
Manajemen Kas Bermasalah: Proyek Selesai, Pembayaran Tertunda.
Masalah tata kelola semakin mencolok ketika Anes mengungkap adanya proyek infrastruktur yang telah rampung dikerjakan rekanan, namun pembayarannya tertunda dengan alasan keterbatasan kas daerah.
“Ini ironi. Belanja pegawai dan belanja rutin selalu aman, tetapi kewajiban kepada pihak ketiga justru tersendat. Ini menunjukkan infrastruktur tidak ditempatkan sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Menurut Anes, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha konstruksi terhadap pemerintah daerah dan berdampak langsung pada kualitas pembangunan ke depan.
Alih Fungsi Lahan Mengintai, Ketahanan Pangan Terancam.
Dari aspek lingkungan dan ketahanan pangan, Anes memperingatkan ancaman serius alih fungsi lahan. Saat ini, luas sawah Kota Metro tersisa sekitar 2.900 hektare, atau sekitar 41 persen dari luas wilayah kota.
“Tanpa dukungan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi yang layak, petani akan terus terdesak. Jika ini dibiarkan, Metro berisiko kehilangan perannya sebagai lumbung pangan lokal,” jelasnya.
Tiga Tuntutan Strategis
Sebagai solusi, Anes mengajukan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Metro :
Audit Infrastruktur Menyeluruh
Pemerintah diminta memetakan ulang prioritas perbaikan jalan dan drainase berbasis dampak ekonomi dan kebutuhan warga, bukan kepentingan politik.
Korelasi Kinerja OPD dengan PAD
Penerapan indikator kinerja (KPI) yang tegas, termasuk pemotongan tunjangan bagi OPD yang gagal mencapai target PAD atau gagal memberikan layanan publik dasar secara efisien.
Restrukturisasi Postur APBD
Mengalihkan minimal 10–15 persen belanja rutin dan seremonial ke belanja modal infrastruktur pada APBD 2026.
“Metro tidak kekurangan uang, tapi kekurangan keberanian politik untuk memangkas lemak birokrasi dan membangun otot infrastruktur,” pungkas Anes. “Jangan biarkan rakyat terus melintasi jalan berlubang, sementara birokrasi duduk nyaman di balik gedung-gedung megah,”.
(Dp)
