Kota Metro – (BIN) – Pasca pertemuan langsung dengan perwakilan Rektorat Universitas Islam Lampung (Unisla) tokoh pemuda sekaligus pemerhati kebijakan publik Kota Metro, Hendra Apriyanes, memberikan pernyataan tegas terkait sengkarut dugaan jual beli ijazah yang menyeret nama orang berpengaruh di kota ini.
Anes menegaskan, bahwa persoalan ini adalah “bom waktu” yang lahir dari proses politik masa lalu dan kini mengancam integritas Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.
1. Menanti Kejujuran Akademik Unisla
Berdasarkan hasil pertemuan siang tadi, Anes menyatakan bahwa bola panas kini berada di tangan pihak universitas untuk membersihkan nama baik institusi.
“Kami telah bertemu dan mencapai kesepakatan bahwa Unisla akan segera mengeluarkan klarifikasi resmi dan tertulis untuk menjawab keraguan publik. Harus ada batasan tegas: mana yang merupakan proses akademik murni dan mana yang merupakan residu janji politik kampanye lalu. Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan komoditas transaksi politik,” tegas Anes.
2. Menangkis Argumen Wali Kota: “Publik Butuh Data, Bukan Drama”
Menanggapi pernyataan Wali Kota Metro di media yang menyebut nominal Rp3 juta “terlalu murah” untuk sebuah ijazah serta menyeret ranah personal keluarga, Anes memberikan koreksi keras:
Logika Sesat: “Persoalannya bukan soal murah atau mahalnya ijazah, tapi prosedur akademiknya sah atau tidak? Menilai ijazah dari angka rupiah justru merendahkan marwah pendidikan,” ujar Anes.
Hentikan Politisasi: Anes mengingatkan agar Wali Kota tidak defensif dengan menyerang pribadi atau memicu friksi internal politik. Publik tidak membutuhkan drama keluarga atau pembelaan emosional; publik membutuhkan bukti administratif seperti dokumen kerja sama (MoU) dan status legalitas mahasiswa.
3. Janji Politik yang Menjadi Beban Akademik
Anes menyoroti bahwa pangkal persoalan ini diduga kuat berawal dari skema program pendidikan yang ditawarkan saat masa kampanye. Ketika janji politik dipaksakan masuk ke dalam ranah institusi pendidikan tanpa prosedur yang benar, maka yang dikorbankan adalah nasib mahasiswa dan guru.
“Jangan sampai ambisi kekuasaan mengabaikan standar pendidikan tinggi. Ijazah bukan sekadar kertas, itu adalah simbol integritas akademik,” lanjutnya.
4. Kritik Keras: “Metro Sedang Tidak Baik-Baik Saja”
Dalam rilis ini, Anes juga melontarkan kritik pedas terhadap kondisi sosial-politik di Kota Metro yang dinilainya mengalami degradasi hebat:
Lumpuhnya Nalar Kritis: Anes menyayangkan sikap diamnya para aktivis dan elemen sipil yang seolah “lumpuh” di tengah skandal besar ini.
Publik Dibuai Citra: Masyarakat dinilai sengaja dibuai oleh rentetan penghargaan seremonial yang menutupi bobroknya tata kelola pemerintahan yang sebenarnya.
Matinya Pengawasan: Lemahnya fungsi kontrol membuat persoalan krusial seperti ini berlarut-larut tanpa penyelesaian konkret.
5. Desakan Kepada DPRD Kota Metro
Anes secara khusus menantang keberanian dan kepedulian para wakil rakyat di DPRD Kota Metro untuk tidak menjadi penonton.
“Di mana fungsi pengawasan DPRD? Isu ini mencoreng wajah Metro sebagai Kota Pendidikan. Kami meminta DPRD segera memanggil pihak-pihak terkait. Ketidakpedulian lembaga legislatif dalam masalah ini adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” tukasnya.
PENEGASAN AKHIR
Hendra Apriyanes memperingatkan bahwa jika skandal ini tidak diselesaikan secara transparan, maka reputasi Metro akan hancur secara permanen.
“Sampai kapan kita akan begini? Membiarkan ketidakpedulian merajalela sementara sistem pendidikan dirusak oleh syahwat politik? Transparansi adalah satu-satunya jalan keluar, atau publik akan mencatat ini sebagai noda hitam terbesar dalam sejarah pemerintahan Kota Metro.”
(Dp)
