Toba – (BIN) – Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Denny Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, mewakili Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menghadiri kunjungan kerja Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Hotel Labersa, Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (9/5/2026).
Kunjungan kerja Baleg DPR RI dipimpin langsung Ketua Tim, Martin Manurung, dalam rangka tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. RUU ini dinilai sebagai langkah penting menghadirkan keadilan, pengakuan, dan perlindungan bagi masyarakat adat di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba.
*Soroti Miskomunikasi SK Hutan Adat di Masyarakat*
Dalam forum tersebut, Wabup Denny menyampaikan temuan di lapangan terkait kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum yang telah terbit.
“Ada keterbatasan antara pemahaman masyarakat dengan produk-produk hukum yang telah terbit. Masyarakat berpikir ketika sudah terbit SK, mereka bisa mengelola semuanya,” jelas Wabup.
Ia menjelaskan, pengelolaan hutan adat yang diperbolehkan saat ini terbatas pada potensi non-kayu. “Ternyata yang bisa dilakukan itu adalah mengoptimalkan potensi hutan di luar kayu. Masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu ditindaklanjuti sebagai petunjuk teknis pelaksanaan,” katanya.
Untuk itu, Wabup Denny mengusulkan agar dilakukan pertemuan lanjutan guna membantu Masyarakat Hukum Adat (MHA) memahami batasan dan potensi yang dapat dikelola dari hutan tersebut.
*Minta Aturan Turunan Soal Pengelolaan Lahan & Lingkungan*
Lebih lanjut, Wabup Taput meminta agar RUU Masyarakat Adat nantinya juga mengatur secara jelas kelanjutan pengelolaan lahan, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup.
“Selanjutnya, hendaknya dalam undang-undang tersebut nantinya juga diatur terkait pengelolaan lahan tersebut termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara siap mendukung perwujudan undang-undang terkait MHA ini,” tegas Denny menutup sambutan.
*Hadirkan Pemangku Kepentingan Kawasan Danau Toba*
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpyanto Ruddyard, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, M.S.T, para kepala daerah se-kawasan Danau Toba, perangkat daerah terkait, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi daerah sebelum RUU Masyarakat Adat dibahas lebih lanjut di tingkat nasional.
(BMT.Manalu)
