Tapanuli Utara – (BIN) – Pemkab Taput komitmen hadirkan layanan kesehatan bermutu dan merata hingga Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, dan Simangumban. Strategi itu dibahas dalam Rapat Forum UHC dan Kemitraan Faskes bersama BPJS Kesehatan di Aula Mini Kantor Bupati, Rabu 10/6/2026.
Rapat dipimpin Wabup Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng didampingi Sekda Henry M.M. Sitompul, M.Si, Staf Ahli Bonggas Pasaribu, dan Kadis Kesehatan Ganda Nainggolan. Hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga Nur Eva Parindury, Kepala BPJS Taput, Dirut RSUD Tarutung, dan seluruh Kapus se-Taput.
Wabup Deni tegaskan UHC bukan sekadar angka kepesertaan. “Esensinya, warga dapat layanan medis berkualitas tanpa kendala biaya,” ujarnya. Ia apresiasi BPJS yang detail memetakan tantangan layanan.
“Kesehatan indikator vital pembangunan. Kita tidak mau layanan numpuk di kota. Di daerah ujung seperti Parmonangan hingga Simangumban harus ada dokter siaga, bukan hanya bidan atau perawat,” tegas Wabup.
Ia soroti kebiasaan warga baru urus BPJS saat darurat: mau melahirkan atau pasca-kecelakaan. Akibatnya kena masa jeda aktivasi. “Dinkes, Puskesmas, dan bidan desa harus proaktif. Ketuk pintu warga, data dini ibu hamil dan warga rentan. Manfaatkan kunjungan sosial dan ibadah minggu di gereja untuk edukasi,” perintahnya.
Untuk kurangi rujukan, Pemkab dorong Puskesmas kerja ala _General Practice_ negara maju. “Puskesmas jadi fasilitas utama yang beri ketenangan psikologis. Pasien sembuh di situ, tidak buru-buru dirujuk,” kata Wabup.
Secara geografis, Taput akan optimalkan Puskesmas hub di Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga. Fasilitas kedaruratannya ditingkatkan agar warga wilayah terpencil tertangani cepat. “Biar tidak 1-2 jam lagi ke Tarutung,” ujar Deni.
Kepala BPJS Kesehatan Sibolga Nur Eva Parindury paparkan dua agenda prioritas nasional: pertama, perkuat rekrutmen dan keaktifan peserta JKN. Kedua, perkuat FKTP dan rasionalisasi biaya layanan di RS.
(BMT.Manalu)
